Pasal utang piutang kuhperdata. 1319 KUHP yang tunduk pada KUH Perdata.

Pasal utang piutang kuhperdata Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 sebab hapusnya perikatan. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yan g diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai Oct 17, 2019 · Menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut terlebih dulu daripada kreditor lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang […] Dec 19, 2024 · Pasal 1905 KUHPerdata juga memuat pasal yang berbunyi, "keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lainnya dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya. Sedangkan syarat perjanjian dalam pinjam meminjam ini dijelaskan lebih rinci di pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1238 KUH Perdata jika perjanjian utang piutang antara paman Anda dengan bank ternyata mencantumkan klausula perihal syarat-syarat pengalihan hak dan kewajiban Aug 24, 2023 · Dalam KUHPerdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Jul 9, 2020 · serta mengenai pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengalihan piutang berdasarkan suatu Perjanjian dalam ketentuan hukum di Indonesia terbagi menjadi: 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang 1. Pasal 1850 KUH Perdata). Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 s. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. perjanjian utang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya, maka debitur diwajibkan oleh Pasal 1768 KUH Perdata untuk membayar bunga moratoir. Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa hutang piutang timbul jika suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lainnya dan pihak tersebut berkewajiban untuk membayar atau melakukan sesuatu sebagai imbalan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi: Sep 23, 2022 · Perjumpaan utang dalam KUH Perdata, disebut juga dengan kompensasi yang diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1435 KUH Perdata. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan juga dalam Pasal 613 KUH Perdata, agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditur asal dengan kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh Jadi, selama perjanjian utang piutang tersebut memenuhi 4 (empat) syarat di atas, maka walaupun tidak dalam bentuk tertulis, perjanjian utang piutang tersebut sah mengikat kedua pihak. , (2016:27), pasal 378 Sep 9, 2015 · Berdasarkan ketentuan Pasal 1429 KUH Perdata tersebut, perjumpaan utang atau kompensasi bisa terjadi dengan tanpa membedakan sebab timbulnya utang piutang, dengan tiga hal pengecualian sebagai mana disebutkan dalam pasal 1429 KUH Perdata tersebut di atas, dan yang terpenting adalah pengecualian yang ketiga, yaitu bahwa hak alimentasi (tunjangan Nov 20, 2023 · Pasal 1131 KUHPerdata. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. Sedangkan syarat perjanjian pinjam meminjam, dijelaskan lebih rinci di Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1238 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk memberikan sesuatu hal, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu: 1. Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“ KUH Perdata ”). Jun 27, 2023 · Pasal 1131 KUHPerdata: Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang telah menerima sesuatu harus mengembalikannya kepada orang yang telah memberikannya. Oleh sebabnya, ahli waris demi hukum mendapatkan semua hak dan kewajiban milik si pewaris, maka ada kemungkinan bahwa utang pewaris melebihi harta pewaris, yang artinya aset yang ada mungkin tidak cukup melunasi utang pewaris. Mar 31, 2024 · Dasar Hukum Utang Piutang. Perjanjian Utang Piutang a. Berdasarkan buku Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Dr. Dec 30, 2021 · Dalam hal aturan hukum penagihan hutang sendiri akan mengikuti Pasal 1754 jo. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur bahwa sengketa utang piutang tidak boleh dipidana penjara. Khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). , M. Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa hutang piutang harus memenuhi tiga syarat, yaitu: Sep 12, 2001 · Kalau A bisa membuktikan telah terjadi perjanjian dan adanya isi perjanjian yang dilanggar, maka A sudah bisa mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi. 261) menerangkan sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu: membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; Dec 8, 2022 · Pembaruan utang merupakan perjanjian antara kreditur dengan debitur di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Artinya, setelah 30 tahun, pihak yang berhak menuntut hutang piutang tersebut sudah tidak dapat lagi menuntutnya. Nov 30, 2023 · Utang piutang merupakan salah satu jenis perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dec 13, 2024 · KUHPerdata, khususnya Buku III tentang Perikatan, memuat aturan-aturan mengenai hutang piutang. Apr 1, 2022 · 2. Apabila diartikan dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua Apr 21, 2014 · Menjawab pertanyaan Anda, kami merumuskan bahwa Anda pada intinya menanyakan apakah perusahaan induk dan perusahaan yang anak (sebagai dua entitas yang berbeda), yang saling memiliki utang dapat melakukan perjumpaan utang sebagaimana dimaksud Pasal 1425- 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). d. Pasal 1132 KUHPerdata. Ini karena Anda dan keluarga bukanlah para pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang antara adik Anda dan si A. 1319 KUHP yang tunduk pada KUH Perdata. Hubungan antara Buku III KUH Perdata dengan UU KPKPU adalah Buku III KUH Perdata sebagai ketentuan umum (lex generalis) dan UU KPKPU sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Aturan hukum penagih hutang sendiri sebenarnya tidak dijelaskan secara jelas pada perundang-undangan. 1. Apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Debitur? C. Terhadap orang yang tidak mampu bayar utang, meski atas putusan pengadilan tidak boleh dipidana penjara atau kurungan. Perjanjian tersebut tidak dapat Feb 9, 2022 · Dasar hukum khusus yang mengatur hutang piutang di Indonesia terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sep 10, 2015 · Hal-hal yang berkaitan dengan percampuran utang diatur dalam ketentuan Pasal 1436 dan Pasal 1437 KUH Perdata. May 16, 2023 · Kemudian, Pasal 1100 KUHPerdata mengatur bahwa utang pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu Mar 14, 2022 · Utang dan piutang adalah uang yang diambil oleh orang lain untuk dipinjamkan kepada orang lain, dalam KUH Perdata hutang dan piutang disebut akad kredit dan dalam Pasal 1754 diatur bahwa akad hutang dan hutang adalah salah satu uang dari barang milik pihak lain. Adapun jaminan khusus ini dibagi menjadi dua yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUH Perdata) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 s. Perihal mengenai novasi telah diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1436 KUH Perdata, menyebutkan bahwa : Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan. Adapun dasar hukum perjanjian atau kontrak terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu yang berbunyi sebagai berikut : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Apr 7, 2023 · Dalam KUHPerdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Mar 14, 2022 · Utang dan piutang adalah uang yang diambil oleh orang lain untuk dipinjamkan kepada orang lain, dalam KUH Perdata hutang dan piutang disebut akad kredit dan dalam Pasal 1754 diatur bahwa akad hutang dan hutang adalah salah satu uang dari barang milik pihak lain. 000. Perjanjian utang piutang sebagai praktik hukum yang lumrah dan sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya dalam pertanyaan, Anda tidak menyebut apakah krediturnya Anda atau perusahaan di mana Anda bekerja. 102-103), menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata , ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang, atau 1. Selain itu bunyi pasal 1131 dan 1132 yang umum, dijelaskan secara rinci di Secara wasiat (testamentair) yaitu ahli waris yang didasarkan atas wasiat, yaitu setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris (Pasal 874 KUHPerdata). Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 sebab hapusnya perikatan. Pasal 1234 KUHPerdata mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu prestasi (pemberian, perbuatan, atau tidak berbuat sesuatu) dari pihak lain, yang berkewajiban untuk Aug 23, 2023 · Dalam KUHPerdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Merujuk pada Pasal 1413 KUH Perdata, terdapat 3 macam pembaruan utang, yaitu: Pasal 1970 KUH Perdata, tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa mereka dan tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot dan upah mereka, hapus karena lewat waktu 2 tahun, terhitung sejak hari diputusnya perkara, hari tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara itu. Jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang, maka muncul persoalan hukum yang dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme, baik secara perdata Dikutip dari artikel Perlukah Pemberitahuan Kepada Debitor Dalam Pengalihan Piutang?, Anda juga dapat mengajukan gugatan atas wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Dalam Pasal 1425 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang 1. Dalam Pasal ini dijelaskan bagaimana pengertian dari sebuah perjanjian, berikut bunyi Pasalnya: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap Mar 26, 2020 · Selanjutnya, dalam Pasal 1151 KUH Perdata diatur bahwa persetujuan gadai harus dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok. Hal ini diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Pasal-pasal dalam KUH Perdata mengatur berbagai aspek terkait perjanjian utang piutang, mulai dari pembentukan perjanjian, kewajiban para pihak, hingga penyelesaian sengketa. Pembatalan utang terdapat dalam pasal 1381 KUH Perdata, dan pelunasan utang tersebut berupa pembayaran. Penyelesaian masalah utang-piutang dapat dilakukan berdasarkan aturan tertulis yang berlaku. Sejarah mencatat bahwa hukum perdata mulanya berasal dari bangsa Romawi, pada masa pemerintahan Julius Caesar, 50 SM. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dec 5, 2023 · Pasal 31 UU Perkawinan. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada Feb 13, 2019 · Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Tentu saja, jika perjanjian ini adalah kontrak, pemutusan kontrak juga harus dibicarakan. Jul 4, 2023 · Para Pemohon merasa hak konstitusional untuk memeluk dan melaksanakan agamanya masing-masing dirugikan dengan keberlakuan Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUHPerdata karena para Pemohon harus menyepakati adanya perjanjian utang piutang yang dikenakan bunga atas peminjaman tersebut. Suatu Hal Tertentu/Pokok Persoalan Tertentu; Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian adalah objek perjanjian yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Setelah dibayarkannya piutang negara, barulah dilakukan pembayaran piutang kreditur yang diberikan penjaminan khusus seperti gadai dan hipotik, kemudian kreditur-kreditur lainnya Dec 9, 2021 · Pasal 1139 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) - KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) – Buku II tentang Barang -Bab XVIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan - Bagian 2 Hak Didahulukan yang Dilekatkan pada Barang Tertentu. Pembatasan waktu penuntutan hutang piutang. Jadi dengan demikian tanpa terkecuali seluruh pasal 1132 KUH Perdata bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua orang yang KUH Perdata Pasal 1831, Pasal 1832, Pasal 1833, Pasal 1834, dan Pasal 1835; KUH Perdata Pasal 1036, Pasal 1037, Pasal 1038, Pasal 1039, dan Pasal 1040; KUH Perdata Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, Pasal 1134, dan Pasal 1135 Utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang, sedangkan pengertian dalam arti luas utang adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang tim Berdasarkan hukum waris menurut KUH Perdata, harta peninggalan (harta warisan) dari seseorang yang meninggal dunia meliputi aktiva dan pasiva, artinya baik utang maupun juga piutang diwariskan juga kepada para ahli waris. Adanya regulasi tentang utang piutang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan bagian integral dari tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu mencakup kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Berikut adalah tujuh fungsi jaminan dalam konteks utang piutang menurut hukum: 1. Pasal 1234 KUHPerdata Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu 3. Membuktikan Adanya Utang Piutang; Dalam perkara utang piutang tanpa perjanjian tertulis, bukti menjadi aspek krusial. asalkan pihak lain mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi yang sama. Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah terpenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Subrogasi. Pihak kreditur atau penggugat harus dapat Dengan demikian, berdasarkan pasal 1137 KUHPerdata negara berhak untuk didahulukan meskipun dalam peminjaman tidak dilakukan penjaminan khusus oleh si debitur. Meskipun utang merupakan suatu kewajiban untuk Dalam Perjanjian Utang Piutang antara pemberi utang dan penerima utang biasanya dilakukan dengan sebuah perjanjian. Adapun salah satu contoh jaminan benda bergerak dapat berupa gadai sebagaimana tertera pada Pasal 1150 KUH Jul 8, 2021 · Dalam hal seorang Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka dalam Pasal 1905 KUH Perdata ditegaskan sebagai berikut: “ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya” Perjanjian utang piutang adalah Perbuatan pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata dengan syarat pihak debitur mengembalikan barang sejenis kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dasar hukum utang piutang adalah regulasi utang piutang yang diatur dalam hukum perdata Indonesia. Kedua tindakan tersebut, terutama yang terkait dengan utang piutang diatur di dalam pasal 378 KUHP. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Hutang piutang pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik (wederkerige overeenkomst) antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam). Aug 27, 2020 · Dalam hal ini perjanjian utang piutang antara A dan B yang sebesar Rp. 5. Menurut Pasal 1967 KUHPerdata, waktu penuntutan hutang piutang adalah 30 tahun. Akan tetapi, akan menjadi berbeda jika memang sebelumnya Anda atau keluarga Anda berjanji untuk menjadi penanggung bagi utang adik Anda. Menjawab pertanyaan Anda yang menanyakan bagaimana menentukan bunga dan denda dalam wanprestasi, jika tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian tersebut, maka sebelumnya kita perlu menyimak ketentuan Pasal 1239Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: Kemudian, terkait pasal penipuan, R. 1338 jo. Baca Juga: Force Majeure dalam Hukum Indonesia; Apakah Utang Istri Juga Utang Suami? Simak Penjelasan Dalam perjanjian cessie, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertambah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan, penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak Jun 6, 2017 · Pasal 3 ayat (1) UU HT berbunyi: Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan Jul 1, 2021 · Abstrak: Rumusan pasal 833 KUHPerdata hanya menyebutkan harta warisan sedangkan dalam pasal 1100 KUH Perdata disebutkan bahwa “ahli waris yang telah menerima warisan dituntut dalam hal Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai bolehkah membayar utang barang dengan uang, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu perjanjian dan syarat sah perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1131 KUHPerdata Secara konseptual, utang piutang termasuk ke dalam perjanjian yang disepakati para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian utang piutang dalam praktiknya sering dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis bahkan bermaterai ataupun tidak bermaterai, namun hal tersebut tidaklah menjadi persoalan terkait sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat (vide Pasal 1320 KUH Perdata). Apabila merujuk pada Pasal tersebut maka jelas bahwa 7. Nov 10, 2023 · Berdasarkan hukum waris menurut KUH Perdata, harta peninggalan (harta warisan) dari seseorang yang meninggal dunia meliputi aktiva dan pasiva, artinya baik utang maupun juga piutang diwariskan juga kepada para ahli waris. May 24, 2022 · Namun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 19 ayat 2 diatur bahwa “Tiada seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”. Beberapa pasal penting yang berkaitan dengan hukum utang piutang adalah: 1. Dasar Hukum Utang Piutang dalam Hukum Perdata. Ini mengatur kewajiban utang dan hak piutang dalam hubungan perdata. Penanggungan diatur dalam Pasal 1820 s. Satrio dalam bukunya Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang (hal. Objek jaminan dalam Pasal 1813 KUHPerdata diartikan sebagai harta kekayaan yang dapat diambil sebagai jaminan pembayaran atas suatu kredit atau hutang piutang. Dec 25, 2024 · Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya perjanjian utang-piutang memerlukan empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. 000, – Kedua: Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPerdata). Pembatasan waktu penuntutan hutang piutang juga diatur dalam hukum perdata. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Oct 3, 2024 · Perjanjian utang piutang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Nov 30, 2024 · Pasal 1238 KUH Perdata: Pasal ini mengatur tentang perjanjian, yang menjadi dasar hukum bagi hampir semua bentuk hutang piutang. Dec 9, 2021 · Pasal 1149 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) - KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) – Buku II tentang Barang -Bab XVIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan - Bagian 3 Hak Didahulukan atas Segala Barang Bergerak dan Barang Tetap pada Umumnya. "[13] Kekuatan saksi ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam hal perjanjian hutang dan piutang yang tidak tertulis. Keberadaan bukti tertulis ini sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Cessie merupakan penyerahan tagihan atas nama yang dikenal dalam Pasal 613 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan , dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan Sep 9, 2015 · 1. Jaminan kebendaan dibagi dua yaitu jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Utang-Piutang. Feb 26, 2024 · Berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur: Biaya , yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan; Rugi , yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; 2. Pertimbangan hakim dalam hal pemutusan sengketa perjanjian utang piutang antara Jul 16, 2024 · 7 Fungsi Jaminan dalam Utang Piutang. Dengan adanya cara pewarisan harta warisan yang melahirkan golongan-golongan ahli waris, maka pada Pasal 852 KUHPerdata juga menjelaskan mengenai status dari ahli waris. Pasal 1313 KUHPerdata . “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang Apr 13, 2022 · Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata, yang mana arti novasi atau perjanjian novasi adalah pembaruan utang. Untuk itu kita perlu mencermati Para Pemohon merasa hak konstitusional untuk memeluk dan melaksanakan agamanya masing-masing dirugikan dengan keberlakuan Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUHPerdata karena para Pemohon harus menyepakati adanya perjanjian utang piutang yang dikenakan bunga atas peminjaman tersebut. Pengertian Utang Piutang Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang Masalah yang Anda alami ini dikenal dengan nama Pengalihan Piutang. May 31, 2023 · Pasal 1813 KUHPerdata mengatur tentang objek dan bentuk jaminan yang dapat diambil oleh kreditur sebagai jaminan dalam suatu kredit atau hutang piutang. Mereka tidak boleh membungakan uang tunai anak belum dewasa, selain dengan cara membeli surat-surat pendaftaran dalam buku utang besar Kerajaan Belanda, membeli surat-surat piutang atas beban Indonesia, dan memindahkannya atas nama anak belum dewasa, membeli barang-barang tetap atau membeli surat-surat piutang berbunga, dan dengan memberi jaminan hipotek atas barang-barang tak bergerak, yang Sep 25, 2023 · Hukum perdata di indonesia khususnya yang mengatur persoalan hutang piutang di indonesia terdapat dalam pasal 1754 KUH perdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). May 12, 2012 · Utang piutang yang lazim dikenal dalam dunia usaha timbul dari adanya suatu perikatan dan sebagaimana kita ketahui perikatan itu dapat timbul dari Perjanjian dan Undang-undang (vide Pasal 1233 KUHPerdata): perjanjian utang piutang diadakan . Dec 14, 2024 · Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata): Jika terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi pihak lain di luar klausul perjanjian utang piutang. Yang perlu disiapkan juga adalah bukti bahwa sudah ada upaya dari A untuk meminta kepada B agar memenuhi perjanjian (lihat pasal 1243 KUHPerdata). ”Perjanjian dalam arti Nov 23, 2022 · Terkait dengan jaminan, telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. H. Dalam pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukan tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi baik akibat dari kelalaian yang disengaja ataupun kelalaian yang tidak disengaja. Sebab-sebab hapusnya perikatan tersebut, antara lain pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang/kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, serta lewatnya waktu. KUHP Pasal 421, Pasal 422, Pasal 423, Pasal 424, dan Pasal 425; Download KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) PDF Lengkap; KUH Perdata Pasal 1831, Pasal 1832, Pasal 1833, Pasal 1834, dan Pasal 1835; KUH Perdata Pasal 971, Pasal 972, Pasal 973, Pasal 974, dan Pasal 975 Kemudian, terkait pasal penipuan, R. Sep 20, 2022 · Perjumpaan utang – Piutang dalam KUH Perdata, disebut juga dengan kompensasi yang diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1435 KUH Perdata. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah: Pengalihan hak dari kontrak atau piutang dengan cara cessie diatur dan dibenarkan KUH Perdata, khususnya pada Pasal 613 KUH Perdata. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Feb 18, 2021 · Akan tetapi dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. Hukum perdata Indonesia mengatur utang piutang secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Apr 26, 2023 · Secara khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata sebagai berikut: Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang Nov 23, 2024 · Pasal 1240 KUHPerdata: Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemberi pinjaman (kreditur) untuk memberikan bukti tertulis tentang hutang piutang yang terjadi. Dalam Pasal 1425 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua Feb 21, 2022 · Belakangan ini banyak terjadi kasus penipuan dan wanprestasi di dalam utang piutang. KUH Perdata Pasal 1136, Pasal 1137, Pasal 1138, Pasal 1139, dan Pasal 1140 Dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata terdapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa dalam hukum perdata adalah Pasal 1330 KUHPerdata, dan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan. Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdata. Bukti tertulis ini bisa berupa akta otentik, surat utang, atau bukti-bukti lainnya yang sah secara Dec 9, 2024 · Hutang piutang pada dasarnya merupakan suatu perjanjian, sehingga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi: A. Sehingga proses penagihannya sesuai dengan hukum perdata. Oleh karena utang piutang termasuk perjanjian, maka untuk membuat suatu perjanjian utang piutang juga harus berlandaskan Pasal 1329 KUH Perdata yang menerangkan bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. 000,- dihapuskan dan diganti perjanjian utang piutang yang sebesar Rp. Apr 11, 2023 · Pasal 1970 KUH Perdata, tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa mereka dan tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot dan upah mereka, hapus karena lewat waktu 2 tahun, terhitung sejak hari diputusnya perkara, hari tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara itu. Utang-piutang sebagai perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. 261) menerangkan sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu: membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;. Pada awalnya, KUH Perdata hanya berlaku bagi orang Belanda, kenyataannya, hukum ini sampai sekarang masih digunakan sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam hubungan masyarakat. Yahman, S. Pasal 1850 KUH Perdata. Sebab yang Halal/Tidak Terlarang Perjanjian Kredit • Perjanjian utang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terpinci, namun dapat tersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, tentang Perjanjian Pinjam Pengganti, dimana dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus menggembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Pembebasan utang Yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-tangnya. Adapun menurut Pasal Ketika berbicara mengenai utang piutang pastilah ada yang dinamakan suatu perjanjian. Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Yang dimaksud dengan pinjam- Feb 28, 2023 · d. Pembahasan 1. dan penggunaan yang dimaksudkan. Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan bahwa : Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Bunga yang Diperjanjikan Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, pada prinsipnya Pasal 1767 ayat 2 KUH Perdata menentukan, boleh melampaui Feb 3, 2023 · Utang pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan. 00. - Pasal 19 ayat (2 Pengalihan piutang atas nama ini diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata, yang berbunyi:. qnn pfvr bntkr knadg zrgv isch fjpsz cqs vmpi ztarzq